PERMAHI Pekanbaru ingatkan media harus Netral Dalam politik

foto bersama dengan perwakilan dari Riau Pos dikantor riau pos 

Mangara Sijabat, selaku Ketua Permahi cabang Pekanbaru dan juga sekarang kuliah di fakultas hukum unilak dan juga sebga sekretaris Kemenkumham di badan eksekutif mahasiswa /BEM Unilak, datang bersama perwakilan mahasiswa hukum dari berbagai universitas yang ada di Riau ini. Tujuan mereka, kedatangan tersebut untuk berdiskusi tentang peran pers dalam masalah penegakan hukum dan mewujudkan netralitas pers dalam tahun politik seperti saat ini. ‘’Kami ingin mengetahui secara jelas peran dan posisi media antara pemerintah dan masyarakat,’’ ujarnya kepada Riau Pos.

Rombongan diterima oleh Penjabat (Penjab) Koran Total Sport Riau Pos Muhammad Amin pada 22 januari 2018, di ruang rapat redaksi Riau Pos. Mangara menjelaskan, Permahi sudah berdiri sejak 5 Maret 1982 dan memiliki cabanag yang tersebar hampir di seluruh wilayah diIndonesia, dan salah satunya adalah cabang Pekanbaru. ‘’Kami ingin mengetahui bagaimana posisi pers, terutama saat tahun politik saat ini,’’ kata mangara sijabat

Sedangkan M Amin, menjelaskan bahwa hadirnya media di masyarakat, sebagai penyambung lidah rakyat ke pemerintah. ‘’Apa yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah itu yang kita sampaikan,’’ ujar M Amin.

Ia menjelaskan akurasi sebuah berita benar-benar harus sesuai dengan fakta. Untuk itu wartawan tidak boleh mencampurkan fakta dengan opini, apalagi opini yang menghakimi.  ‘’Apa yang terjadi di lapangan, itu yang akan ditulis di koran,’’ ujarnya.

Posisi Riau Pos, berada di tengah-tengah. Antara masyarakat dan pemerintah. Netral. Dalam hal pemberitaan terkait calon gubernur saat ini, Riau Pos memberi porsi yang sama ke semua calon.
Selain itu, di sisi lain tidak hanya membuat berita, Riau Pos juga memiliki ruang iklan. Iklan ini, memiliki ruang tersendiri sesuai dengan budget yang dimiliki tim pemenangan mereka masing-masing. Tapi dengan catatan tidak menjelekkan calon lainnya. 

Pers memiliki dewan pers yang bertugas sebagai pengawal kode etik jurnalistik, sehingga apabila ada masyarakat atau perseorangan merasa difitnah atas pemberitaan, mereka bisa melaporkan hal tersebut,’’ terang M Amin.

Riau Pos selalu mengedepankan verifikasi kebenaran akan sebuah permasalahan sebelum dimuat. Yang membedakan Riau Pos dengan media lainnya adalah kedalaman isi berita. ‘’Cara kita menarik pembaca adalah bagaimana memuaskan keingintahuan pembaca tanpa harus membaca media lain setelah membaca media kita,’’ ujarnya.
oleh sebab itu permahi pekanbaru akan terus mengawal peran media dalam tahun politik ini terkhusus yaitu Riau Pos sebagai media cetak terkemuka di provinsi Riau yang akan melaksanakan pemilihan gubernur 2018 maka diperlukan netralitas media dalam menangapi masalah politik dan tidak memihak kepada salah satu calon nanti nya dan tidak terlibat dalam politik praktis.